Pencemaran. Pollution Prevention, Polluter Pay Principles


PENCEMARAN PERAIRAN

 

OLEH :

NAMA     : M. ARMAN AHMAD

NPM     : 051609013

 

 

 

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS KHAIRUN

TERNATE

2011

 

  1. POLLUTION PREVENTION
  • Environment Pollution Prevention

Environment Pollution Prevention merupakan program pengelolaan lingkungan dengan mengupayakan pencegahan pencemaran terhadap lingkungan dari setiap aktivitas, produk dan jasa di perusahaan. Metoda pengelolaan lingkungan yang bertujuan mencegah pencemaran lingkungan bagi industri yang mempunyai atau dapat berpotensi mempunyai aspek lingkungan penting dan menimbulkan dampak lingkungan penting dapat melakukan beberapa program secara bertahap yaitu :

Program dibawah ini membutuhkan perhatian serius dari jajaran manajemen suatu perusahaan, karena program ini akan memberikan kontribusi pencegahan pencemaran lingkungan yang sangat signifikan, terukur dan mampu mengurangi biaya operasional perusahaan pada jangka waktu tertentu yang sangat besar. Investiasi awal sebagai modal dasar realisasi program memang belum dirasakan manfaat secara langsung, biaya besar untuk kelangsungan operasional perusahaan jangka panjang akan memberikan manfaat keungan di internal perusahaan sekaligus kontribusi bagi keseimbangan lingkungan secara global yang tidak terukur nilainya. Sedangkan tanpa investasi akan mempercepat terhentinya kelangsungan proses operasi di perusahaan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

  1. Environment Aspect Elimination (Process Re-Design)

    Dalam menerapkan pengelolaan lingkungan melalui metoda “Environment Aspect Elimination” merupakan metoda paling efektif. Perusahaan akan melakukan perancangan ulang terhadap proses yang ada dengan investasi yang tidak sedikit. Paling efektif karena mampu menghilangkan sumber aspek lingkungan yang menyebabkan dampak lingkungan penting pada proses. Banyak industri di Negara maju sudah mengalihkan teknologi lamanya ke negara berkembang. Negara Negara maju melakukan perancangan teknologi terbaru dengan menghilangkan sumber sumber pencemar lingkungan. Kepentingan dari berbagai kalangan termasuk pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya mendorong mereka segera menerapkan teknologi yang ramah lingkungan sekaligus mampu meminimalkan limbah oleh proses bersangkutan menuju “Zero Waste”.

     

  2. Environment Aspect Substitution (Process Changes)

    Environment Aspect Substitution adalah metoda perubahan proses yang mengganti aspek lingkungan sebagai sumber pencemar dengan melakukan perubahan proses sehingga aspek lingkungan lama digantikan oleh aspek lingkungan yang ramah lingkungan. Aspek Lingkungan penting sebelumnya tidak hilang sama sekali namun berkurang kuantitas dan kualitasnya hingga dibawah baku mutu sumber pencemar yang dipersyaratkan peraturan perundangan. Bila perubahan proses mampu mengganti aspek lingkungan maka kecenderungan akan muncul aspek lingkungan yang baru. Sebagai bagian dari inovasi teknogi maka pengelolaan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari disiplin ilmu lainnya. Sebagai contoh teknologi pembakaran pada alat angkut forklift yang semula menggunakan bahan bakar solar atau bensin sudah mulai teknologi penggerak pembakaran diganti dengan Penggerak Battery. Aspek lingkungan yang ditimbulkan semula berupa emisi gas, kebisingan, getaran dan pemakaian bahan bakar sudah hilang sama sekali. Meskipun akan muncul aspek lingkungan baru berupa limbah battery bekas serta pemakaian energi listrik sebagai “Electrical Charging System” tidak signifikan seperti aspek lingkungan terdahulu.

     

  3. Environment Aspect Engineering (Process Modification)

    Rekayasa aspek lingkungan menjadi alternative industri dalam melakukan “Environmental Improvement” melalui modifikasi proses yang ada di perusahaan. Pada dasarnya modifikasi proses dimaksudkan dengan tidak merubah proses yang ada, namun melakukan penambahan atau modifikasi teknologi guna mengurangi aspek lingkungan yang timbul atau potensi timbul dan mengakibatkan dampak lingkungan penting. Pada saat “Overhaul” atau “Major Maintenance” biasanya waktu yang tepat untuk modifikasi proses di area kerja terkait. Hal ini akan memudahkan proses perbaikan atau modifikasi proses tanpa mengganggu atau terganggu oleh proses di sekitarnya.

  4. Environment Impact Engineering (Waste Utilization)

    Environment Impact Engineering merupakan rekayasa pengendalian dampak lingkungan yang memanfaatkan limbah yang ditimbulkan melalui beberapa metoda antara lain :

    1. Recycle (Daur Ulang)
    2. Recovery (Memanfaatkan Elemen Penting)
    3. Reuse (Penggunaan Ulang)
    4. Retreatment (Pengolahan Ulang)

       

      Tahapan metoda pengelolaan lingkungan diatas dapat dilakukan oleh setiap industri yang mempunyai atau dapat berpotensi mempunyai aspek lingkungan pada setiap aktivitas, produk dan jasa di perusahaan. Hanya saja metoda ini menimbulkan biaya baru sebagi konsekuensi penambahan proses pemanfaatan limbah.

      Paradigma pengelolaan lingkungan pada metoda “Environment Impact Engineering” sudah mulai dikaji untuk tidak diterapkan secara terus menerus karena pada jangka panjang akan menimbulkan biaya operasional tambahan yang cukup signifikan.

      Teknologi “Environment Solution” yang ada di dunia cenderung menyediakan teknologi untuk memenuhi problem industri dalam memanfaatkan limbahnya (Waste Utilization). Teknologi yang ada hanya mampu menurunkan kualitas sumber pencemar lingkungan dibawah baku mutu yang dipersyaratkan dan memenuhi daya dukung lingkungan sekitarnya.

      Pengelolaan lingkungan yang efektif tidak menjadikan metoda ini sebagai satu satunya metoda akhir dalam mengurangi kualitas dampak lingkungan yang ditimbulkan, namun hanya upaya awal dalam melakukan “Environment Improvement” untuk masa yang akan datang hingga pada tahap eliminasi/menghilangkan aspek lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu proses di perusahaan.

      Dampak lingkungan yang ditimbulkan secara terus menerus oleh suatu proses di perusahaan merupakan kendala tersendiri yang memerlukan perhatian serius. Menurunkan kualitas dan kuantitas sumber pencemar lingkungan membutuhkan parameter pemantauan dan pengukuran yang akurat untuk meyakinkan kualitas pencemar tidak mempengaruhi keseimbangan lingkungan dan melebihi daya dukung lingkungan sekitarnya.

      Teknologi pemantauan dan pengukuran limbah yang disebut “Continous Waste Monitoring System” (Sistem Pemantauan Limbah Kontinyu). Sistem pemantauan ini akan memantau limbah yang ditimbulkan secara terus menerus oleh suatu proses yang terdiri dari tiga kategori yaitu :

      Air Waste Monitoring System (Sistem Pemantauan Limbah Udara)

      Solid Waste Monitoring System (Sistem Pemantauan Limbah Padat)

      Liquid Waste Monitoring System (Sistem Pemantauan Limbah Cair)

Sistem Pemantauan Limbah Udara yang biasa dikenal “Continous Emission Monitoring System / CEMS” lebih banyak digunakan di berbagai industri yang mengeluarkan emisi gas hasil pembakaran secara terus menerus dan sangat signifikan.

Proses pembakaran yang terjadi pada boiler, furnace, smelter, heater, rotary kiln dan lainnya menghasilkan emisi gas CO2 dan impurities gas lain yang mampu menambah akumulasi gas CO2 di udara sebagai salah satu gas rumah kaca penyebab pemanasan global (Global Warming).

Pemanasan global sudah tidak bisa dipungkiri lagi menjadi masalah serius saat ini sebagai akibat terganggunya keseimbangan lingkungan secara global di planet bumi. Kontribusi industri, masyarakat dan regulator sebagai pembuat kebijakan industrialisasi dalam hal ini pemerintah menjadi penentu apakah dampak lingkungan global bisa dihambat sedini mungkin atau bahkan bertambah buruk.

Fenomena “Global Dimming” (Pendinginan Global) lambat laun akan terjadi secara global di palnet bumi akibat terlepasnya aerosol (gas pencemar) ke udara bebas dan berakumulasi secara terus menerus. Akibat yang ditimbulkan pun luar biasa, karena dengan tergangunya keseimbangan lingkungan global maka perubahan iklim yang sudah dipengaruhi oleh pemanasan global diperburuk dengan munculnya pencemar udara aerosol yang menyebabkan pendinginan global.

Sentral Sistem Consulting melalui program program “Environmental Improvement” mengajak para pelaku industri untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan yang perlahan tapi pasti akan mempengaruhi kehidupan manusia di jagat raya ini khususnya planet bumi. Sayangi anak cucu kita, karena kelak mereka menanggung akibat yang kita lakukan. Mereka sulit mendapatkan udara bersih, air bersih, lingkungan yang bersih. Mereka akan menangis untuk meminta pertangungjawaban kita atas apa yang kita lakukan sekarang.

  1. POLLUTER PAY PRINCIPLES

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, umumnya selalu digunakan pendekatan “polluters pay principle“. Dengan pendekatan itu, setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan, bertanggung jawab untuk menanggulangi pencemaran dan pemulihan lingkungan.Undang-undang 18/2008 tidak menggunakan pendekatan “polluters pay principle” (PPP).

Agak aneh, ketika sebuah undang-undang tentang lingkungan hidup tidak menggunakan pendekatan “polluters pay principle” (PPP). Hal itu bahkan ditegaskan sendiri oleh salah satu anggota tim perumus RUU pengelolaan persampahan, pernyaaannya disampaikan pada sosialisasi UU 18/2008 di Solo tanggal 10 Juni 2008. Hal ini diakui oleh anggota tim perumus dari KLH, yang dengan tegas mengatakan bahwa pengelolaan persampahan tidak menggunakan pendekatan PPP, melainkan menyatakan bahwa pengelolaan persampahan adalah “domain publik“. Tim perumus UU menyatakan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah ada pada pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Secara struktur, KLH bukanlah elemen Pemerintah yang ikut melaksanakan Undang-undang itu. KLH bukanlah kementerian teknis yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Apakah karena alasan itu KLH menyiapkan undang-undang yang demikian?.

Saya menganggap pendekatan yang dilakukan itu selain aneh, juga ceroboh. Dengan tidak menggunakan pendekatan PPP, undang-undang itu membebankan tanggung jawab pengelolaan persampahan pada pemerintah. Padahal, sampah sangat berpotensi mencemari lingkungan, karena itu, setiap pencemar bertanggung jawab untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran. Ini adalah prinsip “polluters pay principle” yang universal yang sudah diberlakukan dimana-mana. Kalau pengelolaan persampahan dilihat sebagai “domain publik” semata, maka akan ada masyarakat yang melempar tanggung jawab dan membiarkan hanya pemerintah yang melakukan pengelolaan sampah.

Pengingkaran “polluters pay principle” itu terkesan kuat dalam pasal 12 dan pasal 13 undang-undang tersebut. Pasal 12 mengatur tentang hak setiap orang, sementara pasal 13 menjelaskan tentang kewajiban setiap orang. Pasal 12 dan pasal 13, kentara sekali memberi kesan timpang antara hak dan kewajiban setiap orang. Undang-undang ini memang mewajibkan setiap orang untuk mengurangi sampah, tapi tidak melihat kemungkinan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah. Pengingkaran polluters pay principle dilakukan, karena sampah dilihat sebagai obyek ekonomi semata. Padahal, nilai ekonomi pengelolaan sampah adalah merupakan “bonus” (added value), nilai ekonomi sampah bukan dengan tujuan keuntungan finansial.

Undang-undang persampahan tidak melihat sampah sebagai pollutan potensial yang dapat mencemari, undang-undang menutup ruang pada kenyataan bahwa sampah juga adalah limbah. Karena itu undang-undang tidak memfasilitasi pengelolaan sampah sebagai pengelolaan lingkungan. Itulah yang dijadikan alasan mengapa “polluters pay principle”, tidak diterapkan pada undang-undang nomor 18/2008 tentang persampahan. Ini adalah “minus” yang sangat besar dari undang-undang ini.

Ada beberapa hal yang sangat menarik di dalam undang-undang ini. Pertama adalah mengenai penggolongan jenis sampah yang dikelola. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang dikelola terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik meliputi:

  • sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  • sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  • sampah yang timbul akibat bencana;
  • puing bongkaran bangunan;
  • sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  • sampah yang timbul secara tidak periodik.

Hal yang disayangkan dalam undang-undang ini adalah tidak dimasukkannya sampah elektronik dalam definisi sampah itu sendiri. Sampah elektronik merupakan jenis sampah yang sulit untuk diolah dan memerlukan penanganan khusus.

Hal yang juga menarik tercantum dalam Pasal 21 mengenai diberikannya insentif dan disinsentif. Insentif akan diberikan pada setiap orang yang mengurangi sampah, sementara disinsentif akan diberikan pada setiap orang yang tidak mengurangi sampah. Ketentuan ini akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Namun belum jelas bentuk insentif apakah yang akan diberikan pemerintah? Jika berbentuk uang atau pengurangan jumlah tagihan listrik, air atau telepon, mungkin akan banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengurangi sampah.

Namun yang menjadi masalah adalah ukuran apa yang akan dipakai untuk menyatakan orang tersebut dikatakan mengurangi sampah. Apakah harus ditimbang per hari berdasarkan catatan periodik tertentu?

  1. FROM CRADLE TO GRAVE

Dalam pengeolaan limbah B3, identifikasi dan karakteristik limbah B3 adalah hal yang penting dan mendasar. Didalam pengelolaan limbah B3, prinsip pengelolaan tidak sama dengan pengendalian pencemaran air dan udara yang upaya pencegahanna di poin source sedangkan pengelolaan limbah B3 yaitu from cradle to grave. Yang dimaksud dengan from cradle to grave adalah pencegahan pencemaran yang dilakukan dari sejak dihasilkannya limbah B3 sampai dengan di timbun / dikubur (dihasilkan, dikemas, digudangkan / penyimpanan, ditransportasikan, di daur ulang, diolah, dan ditimbun / dikubur). Pada setiap fase pengelolaan limbah tersebut ditetapkan upaya pencegahan pencemaran terhadap lingkungan dan yang menjadi penting adalah karakteristik limbah B3 nya, hal ini karena setiap usaha pengelolaannya harus dilakukan sesuai dengan karakteristiknya.

Menurut PP 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3, pengertian limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan / atau beracun yang karena sifat dan / atau konsentrasinya dan / atau jumlahnya, baik secara langsung dapat mencemarkan dan / atau merusak lingkungan hidup, dan / atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, keangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dari definisi diatas, semua limbah yang sesuai dengan definisi tersebut dapat dikatakan sebagai limbah B3 kecuali bila limbah tersebut dapat mentaati peraturan tentang pengendalian air dan atau pencemaran udara. Misalnya limbah cair yang mengandung logam berat tetapi dapat diolah dengan water treatment dan dapat memenuhi standat effluent limbah yang dimaksud maka, limbah tersebut tidak dikatakan sebagai limbah B3 tetapi dikategorikan limbah cair yang pengawasannya diatur oleh Pemerintah.

  1. Identifikasi Limbah B3

Alasan diperlukannya identifikasi limbah B3 adalah:

  1. mengklasifikasikan atau menggolongkan apakah limbah tersebut merupakan limbah B3 atau bukan.
  2. menentukan sifat limbah tersebut agar dapat ditentukan metode penanganan, penyimpanan, pengolahan, pemanfaatan atau penimbunan.
  3. menilai atau menganalisis potensi dampak yang ditimbulkan tehadap lingkngan, atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya

Tahapan yang dilakuka dalam identifikas limbah B3 adalah sebagai berikut:

  1. Mencocokkan jenis limbah dengan daftar jenis limbah B3 sebagaimana ditetapkan pada lampiran 1 (Tabel 1,2, dan 3) PP 85/1999.
  2. Apabila tidak termasuk dalam jenis limbah B3 seperti lampiran tersebut, maka harus diperiksa apakah limbah tersebut memiliki karakteristik: mudah meledak, mudah terbakar, beracun, bersifat reaktif, menyebabkan infeksi dan atau bersifat infeksius.
  3. apabila kedua tahap telah dijalankan dan tidak termasuk dalam limbah B3, maka dilakukan uji toksikologi.

     

     

  4. Karakteristik Limbah B3

Sebelum suatu limbah B3 mendapat perlaku-an pengolahan, perlu dilakukan pengujian karakteristik terlebih dahulu. Menurut karakteristiknya limbah B3 dibe-dakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

  • Limbah mudah meledak

    Limbah mudah meledak, yaitu limbah yang pada suhu dan tekanan standar (25ºC, 760 mm Hg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.

     

  • Limbah mudah terbakar

    Limbah mudah terbakar mempunyai salah satu dari sifat-sifat:

  1. Limbah yang berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan atau pada titik nyala tidak lebih dari 60ºC (140 ºF) akan menyala bila terjadi kontak dengan api, per-cikan api atau sumber api lain pada tekanan 760 mm Hg
  2. Limbah yang bukan berupa cairan yang pada suhu dan tekanan standar (25ºC, 760 mmHg) dapat mudah terbakar melalui gesekan, pe-nyerapan uap air atau perubahan bahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus menerus
  3. Merupakan limbah yang bertekanan yang mu-dah terbakar
  4. Merupakan limbah pengoksidasi

     

  • Limbah yang bersifat reaktif
  1. Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan.
  2. Limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasil-kan gas, uap, atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi  kesehatan manusia dan lingkungan.
  3. Limbah sianida, sulfida, atau amoniak yang pada kondisi pH 2-12,5 dapat menghasilkan gas, uap, atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi  kesehatan manusia dan lingkungan.
  4. Limbah yang dapat mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar (25ºC, 760 mmHg)
  5. Limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.

     

  • Limbah yang menyebabkan infeksi
  1. Bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan dari tubuh manusia yang terkena infeksi,
  2. Limbah dari laboratorium atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit dan dapat me-nular
  3. Umumnya penyakit yang mudah menular ada-lah hepatitis, kolera, yang dapat ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, dan masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar lokasi pembuangan limbah pembuangan bahan-bahan yang mudah terinfeksi.

     

  • Limbah yang bersifat korosif
  1. Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit.
  2. Menyebabkan pengkaratan pada lempeng baja (SAE 1020) dengan laju korosi >6,35 mm/tahun dengan suhu pengujian 55 ºC.
  3. Mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

 

  • Limbah beracun
  1. Mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat me-nyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit, atau mulut.
  2. Pengujian dilakukan dengan uji Toxicity Cha-racteristic Leaching Procedure (TCLP)

     

  • Limbah lain, yang setelah pengujian taraf kan-dungan racunnya, ditentukan

sebagai limbah B3 (dengan uji toksisitas LD-50 dan LC-50). .


Sumber : Bahan Pelatihan Preparasi dan Analisis   Limbah B3 di PUSARPEDAL

 

 

 

 

  1. TREATMENT AND DISPOSAL CLOSE TO GENERATOR
  • Pola Pengelolaan Limbah Industri

Konsep-konsep pengelolaan limbah saat ini telah bergeser dari pengolahan limbah (waste
treatment) ke arah pencegahan timbulan limbah (waste prevention) dan pemanfaatan limbah
menjadi produk (waste to product). Pengolahan limbah memerlukan biaya investasi dan
operasi tinggi sehingga mengurangi keuntungan perusahaan. Pengolahan juga seringkali
tidak memecahkan masalah lingkungan, karena pada beberapa proses pengolahan hanya
memindahkan pencemar dari satu media (air) ke media (lain).

Memperoleh hasil yang lebih dengan masukan berkurang dari semula merupakan sasaran berbagai kegiatan. Kegiatan industri menekankan untuk membuat produk yang berlebih dengan menggunakan sumberdaya seperti bahan baku, air dan energi sesedikit mungkin menuju nir limbah. Pencegahan pencemaran merupakan pendekatan pengelolaan mulai dari mencegah timbulan limbah langsung dari sumbernya, baik dari penyimpanan bahan maupun selama proses produksi.

Melakukan kegiatan pencegahan pencemaran pada dasarnya melakukan penghematan tiga macam biaya langsung terkait dengan limbah, yaitu : a). biaya kehilangan bahan karena bahan baku tidak menjadi produk, b). biaya pengolahan limbah, c). biaya pembuangan. Bahan-baku yang hilang karena kebocoran dan kadaluwarsa berarti kerugian biaya akibat bahan baku tidak menjadi produk, selanjutnya bahan tersebut perlu biaya untuk pengolahan baik secara fisika, kimia maupun biologi, dan biaya untuk mengelola bahan yang terikat dalam bentuk limbah padat.

Pencegahan pencemaran sebagai suatu strategi pengelolaan limbah industri mempunyai keuntungan baik secara ekonomi berupa penghematan biaya dan penambahan keuntungan, perbaikan kinerja lingkungan dan juga peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja.Berbagai pendekatan pencegahan pencemaran dikenalkan oleh berbagai organisasi dan diterapkan sebagai program pengelolaan limbah industri.

 

 

  • Minimisasi Limbah

Konsep minimisasi limbah (waste minimisation) dikenalkan oleh U.S. Environmental Protection Agency (US EPA) pada tahun 1988. Konsep minimisasi limbah langsung dari
sumbernya menggunakan pendekatan pencegahan dan teknik yang meliputi perubahan bahan
baku, perubahan teknologi, praktek operasi yang baik, dan perubahan produk. Daur ulang di
luar pabrik juga dianggap sebagai teknik minimisasi limbah, namun penekanan tetap pada
pencegahan dan pengurangan timbulsn limbah secara internal.

Pemakaian istilah Pencegahan Pencemaran dan Minimisasi Limbah seringkali digunakan untuk hal yang sama. Pencegahan Pencemaran lebih ditekankan untuk tidak menimbulkan limbah dengan cara pencegahan dan pengurangan langsung dari sumbernya, sedangkan minimisasi limbah mencakup pencegahan pencemaran dan daur ulang serta cara lain untuk mengurangi jumlah limbah yang harus diolah atau ditimbun.

 

  • Pencegahan Pencemaran

Kebijakan nasional pengelolaan lingkungan di Amerika didasarkan pada Pollution Prevention Act of 1990. Pencegahan pencemaran menurut US EPA (Environmental Protection Agency), adalah teknologi produksi dan strategi yang menghasilkan pencegahan atau pengurangan terbentuknya limbah. Pencegahan pencemaran didefinisikan sebagai pemakaian bahan, proses, praktek yang dapat mengurangi atau menghilangkan timbulan pencemar atau limbah pada sumbernya. Termasuk praktek yang dapat mengurangi pemakaian bahan-bahan berbahaya, energi, air, dan sumber daya lainnya dan praktek yang melindungi sumber daya alam melalui konservasi atau penggunaan yang lebih efisien.

Pencegahan Pencemaran menurut Environment Canada adalah penggunaan proses, praktek, bahan, produk atau energi yang menghindari atau meminimasi timbulan pencemar dan limbah, dan mengurangi semua resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

 

 

 

  • Produksi Bersih

Pencegahan Pencemaran dan Produksi Bersih (Cleaner production) merupakan dua istilah yang dipakai dengan makna sama. Pencegahan Pencemaran (Pollution Prevention – P2) digunakan di Amerika Utara (Amerika dan Kanada), sedangkan Produksi Bersih digunakan oleh UNEP dan negara-negara lain. Menurut UNEP, Produksi Bersih adalah strategi pencegahan dampak lingkungan terpadu yang diterapkan secara terus menerus pada proses, produk, jasa untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dan mengurangi resiko terhadap manusia maupun lingkungan (UNEP, 1994).

Produksi Bersih, menurut Kementerian Lingkungan Hidup, didefinisikan sebagai : Strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga dapat meminimisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan (KLH,2003).

Dari pengertian mengenai Produksi Bersih maka terdapat kata kunci yang dipakai untuk

pengelolaan lingkungan yaitu : pencegahan pencemaran, proses, produk, jasa, peningkatan efisiensi, minimisasi resiko. Dengan demikian maka perlu perubahan sikap, manajemen yang bertanggung-jawab pada lingkungan dan evalusi teknologi yang dipilih.

Pada proses industri, produksi bersih berarti meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku, energi, mencegah atau mengganti penggunaan bahan-bahan berbahaya dan beracun, mengurangi jumlah dan tingkat racun semua emisi dan limbah sebelum meninggalkan proses. Pada produk, produksi bersih bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan selama daur hidup produk, mulai dari pengambilan bahan baku sampai ke pembuangan akhir setelah produk tersebut tidak digunakan. Produksi bersih pada sektor jasa adalah memadukan pertimbangan lingkungan ke dalam perancangan dan layanan jasa.

Pola pendekatan produksi bersih dalam melakukan pencegahan dan pengurangan limbah yaitu dengan strategi 1E4R (Elimination=pencegahan, Reduce=pengurangan, Reuse=pakai ulang, Recycle=daur ulang, Recovery/Reclaim=ambil/pungut ulang) (UNEP, 1999). Prinsipprinsip pokok dalam strategi produksi bersih dalam Kebijakan Nasional Produksi Bersih (KLH, 2003) dituangkan dalam 5R (Re-think=berpikir ulang, Reuse, Reduction , Recycle,
Recovery).

 

  • Responsible Care

Industri-industri kimia di Amerika secara sukarela mengadopsi program Pollution Prevention dalam bentuk Responsible Care Program of the Chemical Manufacturers Association. Anggota-anggotanya tersebar luas di berbagai negara dan di Indonesia juga terbentuk Komite Nasional Responsible Care (KNRC). Responsible Care menuntut komitmen dari manajemen dan dilaksanakan oleh semua karyawan untuk secara terus menerus meningkatkan kinerja kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan secara terbuka dan trasparan dengan para pihak. Pendekatan yang dilakukan adalah praktek tata kelola yang baik, dan mempromosikan dukungan bersama antara perusahaan engan asosiasi melalui bagi pengalaman.

 

  • Eco-efficiency

Eco-efficiency dimunculkan oleh World Business Council for Sustainable Development

(WBCSD) pada tahun 1992. Eco-efficiency dengan Produksi Bersih merupakan konsep yang sejenis. Perbedaan hanya terletak pada pada pola pandang saja. Eco-efficiency dimulai dari efisiensi ekonomi yang memberi manfaat positif terhadap lingkungan dan dengan dorongan bisnis, sedangkan Produksi Bersih memulai dari efisiensi lingkungan yang memberi manfaat positif secara ekonomi.

Eco-efficiency, adalah penyediaan produk dan jasa dengan harga kompetitif, memberikan kepuasan kebutuhan manusia dan meningkatkan kualitas kehidupan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengurangi pemakaian sumberdaya melalui daur hidup (life cycle) secara progresif dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Eco-efficiency memiliki 5 tema inti, yaitu : a). penekanan pada jasa, b). penekanan pada keperluan dan kualitas hidup, c). pertimbangan daur hidup produk, d). pengakuan batas daya dukung lingkungan, e). berkaitan dengan suatu proses (perjalanan bukan pemberhentian)

 

  • Pembatasan Pemakaian Bahan-bahan Berbahaya

Kepedulian akan lingkungan yang semakin besar, negara-negara maju menerapkan

pembatasan pemakaian bahan-bahan berbahaya pada suatu produk (Restriction of Hazardous Substance). Konvensi Basel menguatkan pembatasan bahan-bahan berbahaya yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia. Beberapa perusahaan multinasional juga mensyaratkan bahwa dalam suatu produk tertentu tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya pada saat proses produksi seperti pelarangan pemakaian formaldehid dan khrom valensi enam pada penyamakan kulit, senyawa sianida dan khrom valensi enam pada elektroplating, pembatasan untuk tidak menggunakan PCB (poly chlorinated benzene) sebagai pendingin transformator. Pembatasan pemakaian bahanbahan berbahaya yang secara luas mengakibatkan kerusakan ozon termasuk cluoro fluoro carbon (CFC).

 

  1. NON DISCRIMINATORY
  • Non Discriminatory Dalam Co-Processing Limbah Semen

Seperti halnya pendekatan di beberapa negara, Indonesia sampai saat ini juga mendasarkan pengaturan co-processing berdasarkan ijin individual. Penetapan prinsip non-discriminatory dalam perijinan kegiatan serupa co-processing perlu diterapkan, artinya untuk setiap ijin yang dikeluarkan harus mengacu pada acuan yang sama. Tidak boleh satu dibanding yang lain memuat ketentuan atau persyaratan yang berbeda, lebih ringan atau lebih berat.

Pedoman juga menyajikan aspek hukum yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan co-processing. Selain tinjauan umum mengenai sistem legal dalam pengelolaan limbah B3, juga disinggung mengenai keberadaan Permen No.02/2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Sayangnya, dalam pedoman tersebut tidak dilakukan analisis lebih mendalam tentang kesesuaian antara praktek co-processing yang dipedomankan dengan peraturan tersebut. Padahal jika ditelaah, banyak aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam kegiatan co-processing telah memiliki acuan hukum berdasarkan Permen tersebut.

Dalam Permen tersebut, ada ketentuan bahwa limbah untuk substitusi bahan bakar (recovery energi) harus memiliki nilai kalori minimal 2500kkal/kg dan bebas dari senyawa terhalogenasi. Sementara terkait dengan substistusi limbah sebagai bahan, memang tidak ada kriteria spesifik, hanya diharuskan memenuhi persyaratan teknis (tertentu), disamping produk yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standard mutu produk nasional atau yang setara. Dengan kriteria ini, sebenarnya kegiatan co-processing di industri semen tidak akan kesulitan dalam memenuhi ketentuan tersebut.

Dalam pedoman disebutkan tiga opsi dalam pengiriman limbah B3 untuk tujuan co-processing, yaitu; (1) langsung dari penghasil; (2) melalui pengumpul; dan (3) melalui pengumpul yang melakukan pengkondisian limbah sebelum dikirim ke fasilitas yang melakukan Co-processing. Pilihan-pilhan tersebut didasarkan pada efisiensi, keekonomisan dan reduksi resiko terjadinya tumpahan atau ceceran. Dengan mengkategorikan industri semen sebagai pemanfaat limbah B3 bukan sebagai kegiatan utama, maka opsi (3) merupakan dasar dalam akumulasi limbah B3 bagi kegiatan co-processing. Opsi lainnya hanya dimungkinkan jika telah diketahui konsistensi properti limbah dengan tujuan pemanfaatan.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 4(4) dan (5) tersebut adalah bahwa baik fasilitas pengumpul limbah B3 maupun pelaksana co-processing didorong untuk memiliki sarana dan prasarana laboratorium yang memadai disamping sarana dan prasarana untuk pengolahan awal (pencampuran, pengkomposisian dan homogenisasi). Jelas bahwa situasi tersebut harus dapat dikomunikasikan dengan baik, sehingga efisiensi, keekonomisan dan reduksi resiko pengangkutan merupakan variable yang sangat secara berhati-hati untuk dipertimbangkan. Jika tidak, maka akan terjadi kesia-siaan investasi.        

  • Potensi Co-processing sebagai bagian dari sistem pengelolaan limbah B3

Dalam pedoman diharapkan bahwa istilah co-processing dapat diintegrasikan dalam peraturan perundang-undangan. Dan tentunya, jika harapan tersebut terpenuhi, maka akan ada lebih kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan co-processing di Indonesia, setara dengan misalnya kegiatan bioremediasi, insinerasi, dll. Peluang tersebut cukup terbuka jika memang kebijakan nasional terkait co-processing akan mengarah kesana.

Di Indonesia, kegiatan pembuatan klinker di Industri semen berada tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Meski demikian, potensi pelaksanaan kegiatan co-processing lebih terbuka bagi fasilitas-fasilitas yang berlokasi relative dekat dengan sumber limbah yang menjadi alternatif bahan bakar dan bahan baku (alternative fuels and raw materials, AFR). Kedepannya, tidak tertutup kemungkinan jika sistem penunjangnya telah sangat mendukung, kegiatan co-processing akan dilakukan oleh seluruh industri semen yang ada di Indonesia.

Co-processing bagi perusahaan sangat positif karena dapat meningkatkan keunggulan kompetitif yang diperoleh dari efisiensi produksi. Penggunaan AFR akan mereduksi biaya bahan bakar dan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses, memotong biaya operasional untuk ekstraksi sumber daya alam, serta tidak menghasilkan residu yang harus dikelola karena terabsorpsi kedalam produk, dll. Tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku kegiatan co-processing adalah menjaga agar kualitas produk tidak terpengaruh dan menghindarkan dari dihasilkannya tambahan emisi dan dampak negatif terhadap kesehatan. Bagi penghasil limbah B3, co-processing dapat memberikan alternatif pengelolaan atas limbah B3 yang dihasilkan. Bagi penentu kebijakan, tentunya adalah peningkatan kapasitas nasional dalam penyerapan limbah B3.

Subtitusi bahan baku dan bahan bakar menggunakan limbah B3 dalam proses produksi semen tentu bukan tanpa resiko. Perubahan tersebut dapat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas emisi yang dihasilkan, meski besaran pengaruhnya juga tergantung dari intensitas pelaksanaan kegiatan co-processing. Menjadikan co-processing sebagai suatu ketentuan dalam pengelolaan limbah B3 memang masih suatu pilihan. Namun melakukan elaborasi atas pedoman co-processing serta regulasi terkait substitusi bahan dan energi tetap merupakan suatu keharusan untuk beberapa alasan: 

  1. Co-processsing meningkatakan keunggulan kompetitif industri semen, karena itu kegiatan tersebut secara persisten akan dilakukan. Dengan jumlah industri yang terbatas, sangat memungkinkan untuk dilakukan penatapan standard nasional baru untuk industri semen yang melakukan co-processing. Kajian untuk penetapan jenis parameter baru dan baku mutu yang berbeda dari standard emisi konvensional (produksi semen/klinker tanpa co-processing) perlu dilakukan termasuk juga dengan mempertimbangkan jenis limbah B3 yang diserap serta dalam konteks tanur semen sebagai incinerator limbah B3;
  2. Optimasi kegiatan co-processing setiap pabrik akan didasarkan pada pertimbangan masing-masing. Perijinan mungkin akan mengatur batas maksimum konsumsi limbah B3 per satuan waktu, batas maksimum toleransi untuk bahan pencemar, pembatasan jenis dan sumber limbah, dll. Namun demikian, intensitas (volume, jenis limbah B3, komposisi limbah yang diumpankan, frekuensi/ periode operasi, dan konsistensi mutu umpan limbah, dll.) perlu juga menjadi perhatian.
  3. Dalam konteks keamanan material selama transportasi, maka proximity principle harus juga diterapkan. Artinya, untuk setiap ijin co-processing, sumber limbah B3 yang dapat diterima oleh pelaku harus berasal dari area yang secara geografis menjamin keamanan atau meminimalkan resiko selama pengangkutan.
  4. Perlu ada kejelasan mekanisme pengaturan limbah yang ditolak untuk masuk kedalam suatu fasilitas co-processing. Mengacu pada pasal 10 Permen No.02/2008, maka fasilitas pengumpul limbah harus memiliki standard QA/QC untuk pre-treatment limbah, terutama untuk tujuan recovery energi, serta memiliki perjanjian mengenai penarikan kembali limbah untuk menghindarkan disposal yang tidak sesuai ketentuan
  5. Mempertimbangkan status kegiatan terkait dengan dokumen lingkungan yang dimiliki. Banyak aspek yang dapat dipertimbangkan dalam rangka penyesuaian atas dokumen lingkungan pelaku kegiatan co-processing. Namun diharapkan, preseden yang terjadi saat ini yaitu cukup melalui revisi dokumen, menjadi standard dalam penanganan kegiatan yang melibatkan co-processing di daerah-daerah lain.     

     

  6. SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Pemahaman terhadap pembangunan menghasilkan ide kemajuan, berkonotasi ke depan atau ke tingkat yang lebih tinggi. Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1994 : 90).

Pembangunan juga telah didefinisikan sebagai pertumbuhan plus perubahan, yang merupakan kombinasi berbagai proses ekonomi, sosial dan politik, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (United Nations, 1972). Selain pengertian tersebut, Surna (1992) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia.

Pada hakekatnya ada tiga domain dalam pembangunan, yaitu : domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi. Himpunan bagian yang saling beririsan antara domain tersebut menghasilkan tiga paradigma pembangunan, yaitu:

  1. pembangunan sosial (social development);
  2. pembangunan berwawasan lingkungan (environmental development);
  3. pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (people centered development).

Integrasi antara ketiga himpunan bagian disebut paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hubungan antara paradigma pembangunan disajikan pada Gambar 1. Selanjutnya perbedaan yang mendasar antara paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan yang berpusatkan pada rakyat, pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan dapat dilihat pada tabel 1 di halaman berikutnya.

  • Model pembangunan berpusat pada rakyat

Pemahaman tentang paradigma pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (People Centered Development), diawali dengan pemahaman tentang Ekologi Manusia, yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Ekologi manusia dalam ekosistem merupakan salah satu kajian dari Ekologi. Soerjani (1992 :12) menyatakan bahwa ekosistem dikaji oleh Ekologi, sedangkan lingkungan hidup dikaji oleh Ilmu Lingkungan yang landasan pokoknya adalah Ekologi, serta dengan memperhatikan disiplin lain, terutama Ekonomi dan Sosiologi. Ekologi Manusia menjadi landasan berkembangnya paradigma pembangunan yang berpusatkan pada rakyat. Adapun landasan Ilmu Lingkungan adalah Ekologi, maka Ilmu Lingkungan dapat disebut sebagai Ekologi Terapan (Applied Ecology) yakni penerapan prinsip dan konsep Ekologi dalam kehidupan manusia. Perspektif Ilmu Lingkungan dalam paradigma pembangunan dikenal sebagai Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan (Environmental Development), yang akan diuraikan pada pokok bahasan selanjutnya

Lebih lanjut Soerjani mengatakan bahwa Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal-balik makhluk hidup (biotik) sesamanya dan dengan benda-benda non-hidup (abiotik) di sekitarnya. Jadi Ekologi adalah juga ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup dan lingkungannya. Sebagai bagian dari makhluk hidup, peranan dan perilaku manusia dipelajari secara khusus dalam Ekologi Manusia, sehingga Ekologi Manusia berarti Ekologi yang memusatkan pengkajian pada manusia sebagai individu maupun sebagai populasi dalam suatu ekosistem. Ekologi dan Ekonomi adalah dua hal yang berakar kata yang sama : oikos (rumah tangga), yang satu tentang rumah tangga, yang kedua tentang pengelolaan rumah tangga. Antara kedua pandangan tersebut tidak jarang keduanya berbenturan satu sama lain. Seolah-olah keduanya berada dalam dua jaringan atau sistem yang berbeda. Padahal sebenarnya rumah tangga manusia itu juga merupakan bagian, atau harus berada secara serasi dan didukung secara kesinambungan (sustainable) dalam dan oleh rumah tangga makhluk hidup di lingkungannya. Benturan tersebut terjadi berakar dari pengaturan tata-ruang dalam ekosistem. (Soerjani, 1992 :12)

Pembangunan haruslah menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, kelompok rentan dan meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama karena bisa menjadi penyebab instabilitas yang akan membawa pengaruh negatif, seperti longgarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia. Karena itu, komitment dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang adil dan tanpa mengecualikan rakyat miskin, meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari hak azasi, nondiskriminasi dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung; merupakan hakekat dari paradigma pembangunan berpusatkan pada rakyat.

Strategi pembangunan berpusat pada rakyat memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat dengan aspirasi-aspirasi dan harapan individu dan kolektif, dalam konsep tradisi budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sedang berlaku. Tujuan objektif dalam strategi pembangunan berpusat pada rakyat pada intinya memberantas kemiskinan absolut, realisasi keadilan distributif, dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata. Prioritas awal diperuntukkan pada daerah yang tidak menguntungkan dan kelompok-kelompok sosial yang rawan terpengaruh, termasuk wanita, anak-anak, generasi muda yang tidak mampu, lanjut usia, dan kelompok-kelompok marginal lainnya.

Seiring dengan berkembangnya pembangunan yang berorietasi pada pertumbuhan ekonomi, maka berkembang pendekatan yang berpusat pada rakyat. Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sebenarnya merupakan antitesis dari model pembangunan yang berorientasi pada produksi. Untuk model pembangunan yang berorientasi pada produksi ini, termasuk didalamnya model-model pembangunan ekonomi yang memposisikan pemenuhan kebutuhan sistem produksi lebih utama daripada kebutuhan rakyat.

Secara sederhana, Korten (1993) menyatakan bahwa pembangunan yang berpusat pada produksi lebih memusatkan perhatian pada :

  1. Industri dan bukan pertanian, padahal mayoritas penduduk dunia memperoleh mata pencaharian mereka dari pertanian;
  2. Daerah perkotaan dan bukan daerah pedesaan ;
  3. Pemilikan aset produktif yang terpusat, dan bukan aset produktif yang luas;
  4. Investasi-investasi pembangunan lebih menguntungkan kelompok yang sedikit dan bukannya yang banyak ;
  5. Penggunaan modal yang optimal dan bukan penggunaan sumber daya manusia yang optimal, sehingga sumber daya modal dimanfaatkan sedangkan sumber daya manusia tidak dimanfaatkan secara optimal;
  6. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk mencapai peningkatan kekayaan fisik jangka pendek tanpa pengelolaan untuk menopang dan memperbesar hasil-hasil sumber daya, dengan menimbulkan kehancuran lingkungan dan penguasaan basis sumber daya alami secara cepat;
  7. Efisiensi satuan-satuan produksi skala besar yang saling tergantung dan didasarkan pada perbedaan keuntungan international, dengan meninggalkan keanekaragaman dan daya adaptasi dari satuan-satuan skala kecil yang diorganisasi guna mencapai swadaya lokal, sehingga menghasilkan perekonomian yang tidak efisien dalam hal enerji; kurang daya adaptasi dan mudah mengalami gangguan yang serius karena kerusakan atau manipulasi politik dalam suatu bagian sistem tersebut.

 

Berdasarkan hal tersebut, model pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan suatu alternatif baru untuk meningkatkan hasil produksi pembangunan guna memenuhi kebutuhan penduduk yang sangat banyak dan terus bertambah, akan tetapi peningkatan itu harus dicapai dengan cara-cara yang sesuai dengan asas-asas dasar partisipasi dan keadilan dan hasil-hasil itu harus dapat dilestarikan untuk kelangsungan hidup manusia di dunia ini.

Model pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan kepada pemberdayaan, yaitu menekankan kenyataan pengalaman masyarakat dalam sejarah penjajahan dan posisinya dalam tata ekonomi international. Karena itu pendekatan ini berpendapat bahwa masyarakat harus menggugat struktur dan situasi keterbelakangan secara simultan dalam berbagai tahapan.

  • Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan

Produksi dan konsumsi berkelanjutan adalah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kualitas kehidupan, dengan meminimalkan pemakaian sumber daya alam dan bahan-bahan beracun, memperkecil timbulan limbah dan pencemar selama daur hidup produk sehingga tidak mengorbankan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Pengelolaan lingkungan bagi industri tidak hanya terbatas pada lingkungan internal dan sekitarnya saja tetapi sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya yang diperlukan, pemakaian produk oleh konsumen sampai pada pertimbangan bagaimana bila produk sudah tidak digunakan lagi dan menjadi limbah. Konsumen mempunyai peran penting dalam menentukan keberlangsungan industri. Kampanye

mengenai produk berwawasan lingkungan (green product) memaksa industri untuk selalu mendesain produk yang ramah lingkungan.

About Arman Mazara

Tak ada yang sesuatu yag istimewa dalam diriku,, aku hanyalah orang yang ingin selalu membuat orang lain bahagia................. i'll try be the best man in your life,,,,, I do not care what people are talking,, i will always positif thinking. SUCCES. ALL,, kebebasan berfikir dan kebebasan berekspresi yang harus kita perjuangkan.

Posted on Juni 16, 2012, in KATALOG MAZARA. Bookmark the permalink. 3 Komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: